//Bencana Di Simpang Sirik Dan Sains

Bencana Di Simpang Sirik Dan Sains

Jumat sore, 12 Oktober 2018, bau bacin masih tercium dari gunungan lumpur di area Kelurahan Petobo, Palu Selatan, Palu, Sulawesi Tengah.

Beberapa warga mengais puing-puing rumah, mencari sisa harta benda. Boleh jadi, mereka juga berharap bisa menemukan jenazah anggota keluarga, tetangga, atau famili yang tertimbun lumpur.

Sebelum petaka 28 September 2018, Petobo merupakan area permukiman padat penduduk. Gempa bersusul likuefaksi melumat 2.051 rumah di area itu.

Di antara puing, satu dinding yang tak lagi utuh tampak mencolok dengan jejak cat semprot warna merah bertuliskan “Korban Palu Nomoni”.

Corat-coret senada sering terlihat di Palu setelah petaka gempa, tsunami, dan likuefaksi. Bencana itu sendiri menerpa tiga wilayah tingkat II di Sulteng: Palu, Sigi, dan Donggala–plus sebagian kecil Parigi Moutong.

“Palu Berduka. Wali Kota dan Wakil Wali Kota di mana? #TolakNomoni,” demikian tulisan lain di poros Imam Bonjol, Palu Barat.

Pasca-bencana, sebagian warga Palu menjadikan Festival Palu Nomoni sebagai kambing hitam. Festival itu merupakan ajang kebudayaan bikinan Pemkot Palu guna menyambut ulang tahun ke-40 kota berjuluk “mutiara khatulistiwa” tersebut.

Pembukaan festival semula bakal berlangsung Jumat malam (28/9/2018). Namun senja kelabu berbalut bencana lebih dulu datang.

Pantai Talise, lokasi pembukaan festival, luluh lantak karena gempa dan tsunami. Para penampil yang tengah geladi dan warga yang menanti pembukaan jadi korban.

Belakangan muncul anggapan festival itu kasih ruang pada tradisi sirik. Balia, ritus pengobatan tradisional suku Kaili, jadi yang paling sering disinggung.

Ritus itu dianggap mengundang roh-roh leluhur demi meminta pertolongan.

Turunan isu sirik bisa lebih kejam dengan mencari-cari dosa warga di area terdampak bencana, yang lantas dijadikan pembenaran atas petaka—semacam azab balasan.

Tiga pekan setelah bencana, sentimen negatif bersalin jadi aksi massa. Jumat (19/10/2018), lebih dari tiga ribu orang berdemonstrasi.

Mereka menghujat pelaksanaan Palu Nomoni. Belum cukup, Wali Kota Hidayat dan Wakil Wali Kota Sigit Purnomo Said alias Pasha diminta meletakkan jabatan.

Himpunan Pemuda Alkhairaat (HPA)–onderbouw Alkhairaat, organisasi muslim terbesar di Sulteng–tampil sebagai motor aksi itu.

Wakil Ketua Bidang Komunikasi HPA, Syauqi Maskati, menyebut pihaknya “sekadar menjembatani kegelisahan warga”.

“Massa mendesak DPRD Kota Palu melakukan impeachment terhadap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu,” ujar Syauqi via telepon, Jumat malam (19/10/2018).

Sebagai “anak Palu”, kata Syauqi, dirinya bangga bila budaya Kaili dipromosikan. Namun, ia menolak bentuk “kebudayaan animisme dalam Palu Nomoni”.

“Sejak pendiri Alkhairaat, Idrus bin Salim Aljufri menyiarkan Islam di Lembah Palu, ekspresi animisme berkurang. Tidak elok bila ekspresi ini dihidupkan lagi,” katanya.

Hanya berselang tiga hari demo tandingan muncul. Senin (22/10/2018), ratusan massa Aliansi Masyarakat Sulteng Cinta Damai datang ke Kantor DPRD Kota Palu.

Konon mereka mau beri dukungan morel kepada wakil rakyat supaya tak terintimidasi aksi sebelumnya.

Massa juga mendesak kepolisian menindak pelaku ujaran kebencian terhadap Wali Kota Hidayat–di media sosial sempat beredar video aksi anti-Pemkot Palu yang memuat kata-kata bernada ancaman, macam “bunuh”.

***

Seorang petugas SAR mendirikan salat di tengah puing Perumnas Balaroa, Kelurahan Balaroa, Palu Barat, Minggu (30/9/2018). Area permukiman itu habis disapu gempa dan likuefaksi pada Jumat kelabu (28/9/2018).
Seorang petugas SAR mendirikan salat di tengah puing Perumnas Balaroa, Kelurahan Balaroa, Palu Barat, Minggu (30/9/2018). Area permukiman itu habis disapu gempa dan likuefaksi pada Jumat kelabu (28/9/2018). | Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id
Ridha Saleh lahir di Palu 48 tahun silam. Di sana pula Ridha tumbuh sebagai aktivis kemanusiaan.

 

Beberapa pekan terakhir, mantan wakil ketua Komnas HAM itu bergiat dalam Sulteng Bergerak, satu aliansi kemanusiaan tanggap bencana di kampung halamannya.

Saya bertemu Ridha pada Sabtu siang (19/10/2018) di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, selepas dirinya jadi pembicara sebuah diskusi perihal gempa Sulteng.

Ridha bilang isu negatif Palu Nomoni sebagai imbas simpang siur informasi pasca-bencana.

“Ketiadaan informasi memberi ruang bagi wacana spekulatif hingga kabar bohong,” katanya.

Palu memang lumpuh setelah bencana. Pemerintah daerah tergagap-gagap.

Para pembesar seolah tak berdaya menghadapi imbas bencana: permukiman runtuh rantah, ribuan warga meninggal, pengungsi membeludak, listrik mati, telekomunikasi putus, bbm langka, logistik terbatas, dan rupa-rupa kabar bohong beredar.

Pemerintah daerah, kata Ridha, tidak memberikan informasi yang cukup dan jernih–bahkan tidak hadir–pada hari-hari pertama.

“Situasi itu menghadirkan bencana struktural. Bukan cuman isu sirik. Contoh lain adalah gelombang eksodus yang dipicu kabar bohong soal gempa susulan,” katanya.

Pandangan perihal isu sirik dan azab datang pula dari Muhammad Nasrum, akademisi Universitas Tadulako.

Pria yang sudah berdiam di Palu sejak 1978 itu menganggap isu-isu termaksud ditunggangi “kelompok intoleran”.

“Mereka memanfaatkan isu ini demi kepentingan politik,” kata Nasrum lewat telepon, Selasa (23/10/2018).

Menurutnya kecenderungan itu dengan mudah dilihat di internet lewat aktivitas situs abal-abal yang punya pandangan intoleran.

Misal, Arrahmah muat konten, “Sebelum tsunami warga saksikan tradisi syirik Nomoni”; Atau Nahimunkar yang menulis, “Musibah di Palu azab dari dosa dan maksiat, khususnya dosa kesyirikan”.

Lebih-lebih, kata Nasrum, isu sirik dan azab “mencerminkan krisis nilai kemanusiaan”.

“Ribuan jiwa meninggal, luka parah, kehilangan rumah. Orang yang tertimpa musibah ini sudah susah lalu ditambah tuduhan sirik atau pendosa. Betapa sakitnya,” keluh Nasrum.

Adapun balia, ucap Nasrum, praktiknya tak beda jauh dengan kebudayaan lain di Nusantara. Ia menilai Pemkot Palu menampilkan balia sebagai pertunjukan tradisi.

“Terjadi komodifikasi budaya demi pariwisata dan ekonomi. Komodifikasi agama juga terjadi merunut kepentingan politik intoleran,” ujarnya. “Alhasil isu ini diwarnai tarik menarik dua kutub yang melakukan komodifikasi agama dan budaya.”

Dosen Antropologi itu mengingatkan agar fenomena bencana tak dilihat dari sudut pandang agama semata.

“Jangan sampai agama jadi pelarian atas ketidakmampuan menjelaskan fenomena alam. Agama selalu membuka ruang bagi ilmu pengetahuan,” kata master dari Wageningen University, Belanda itu.

Nasrum menegaskan fakta adanya sesar Palukoro yang melintasi Palu mestinya jadi diskursus utama.

“Kita hidup di atas sesar (patahan), tapi sudahkah kita waspada. Soal ini, seingat saya, sudah diingatkan Tim Ekspedisi Palukoro sejak 2017,” kata dia.

***

Seorang anak memakai topeng yang diambil dari pesisir Pantai Talise, satu kawasan terdampak tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (29/9/2018).
Seorang anak memakai topeng yang diambil dari pesisir Pantai Talise, satu kawasan terdampak tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (29/9/2018). | Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id
Selasa siang, 9 Oktober 2018, Tri “Rini” Nirmalaningrum dan Tim Ekspedisi Palukoro mendarat di Palu. Kedatangan itu merupakan bagian dari kerja ekspedisi yang telah bergulir sejak Maret 2017.

 

Begitu tiba di Palu, Rini dan timnya langsung melihat dampak “tanah goyang” 7,5 magnitudo di Sulteng.

Saya mengobrol dengan Rini ketika mereka mengobservasi dampak bencana di Pantai Talise.

Demi lihat dampak bencana, Ketua Ekspedisi Palukoro itu hanya bisa geleng-geleng kepala. Sesekali, ia mendengus seolah hendak melepas sesak dan kesal di dada.

Dengus kesal itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, pada 30 Juli 2018, Tim Ekspedisi Palukoro sempat mempresentasikan hasil riset dan perjalanan mereka ke Gubernur Sulteng, Longki Djanggola.

“Waktu itu kami sempat merekomendasikan pembentukan Satgas, sebagai antisipasi bila Palukoro bergerak. Karena kita perkirakan energinya bakal dahsyat,” katanya.

Namun presentasi bersambut dingin. Gubernur Longki bilang, “Jangan menakut-nakuti masyarakat dan investor.”

Dua bulan berlalu sejak pertemuan itu, petaka datang pada 28 September 2018. Bukan cuman investor atau masyarakat yang takut, pemerintah daerah di berbagai tingkatan turut menciut.

Peringatan tak hanya datang dari Ekspedisi Palukoro. Badan Geologi Kementerian ESDM sudah pernah memetakan potensi likuefaksi pada 2012.

Kelurahan Petobo, yang disinggung di awal tulisan, masuk status kerawanan likuefaksi “sangat tinggi” dalam peta termaksud.

Lagi pula, bila mau tengok sejarah, potensi bencana bisa terendus. Paling tidak jejak pergerakan Palukoro bisa ditemukan dalam sejumlah catatan sejarah–meski tak banyak.

Geolog Belanda, Abendanon (1917), pernah mencatat pergerakan Palukoro antara 1905-1909.

Dalam catatannya, “goyang tanah” paling dahsyat terjadi pada 1909–Februari hingga Juli. Guncangan pada Februari 1909–di Kulawi dan Gimpu, kini masuk Kabupaten Sigi–bikin rusak rumah-rumah yang selamat pada dalam lindu 1907.

Gempa akibat gerak Palukoro juga terjadi pada 1927, 1937, 1968, 2005, dan 2012.

Peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, Mudrik Daryono, menilai catatan sejarah Palukoro seharusnya jadi pelajaran.

“Pada sesar aktif gempa cenderung terjadi di lokasi yang sama. Ini bisa disebut ulang tahun gempa. Itu dihitung sesuai jangka waktu geologis, berbeda dengan waktu manusia,” ujarnya, saat ditemui Beritagar.id di Bandung, Rabu (17/10/2018).

Anggota Ekspedisi Palukoro itu punya cerita khusus perihal ulang tahun gempa.

Kisahnya bermula pada 2011, kala Mudrik mengerjakan disertasi yang berfokus di patahan Palukoro.

Dalam penelitiannya, Mudrik bikin parit uji di Segmen Saluki, satu dari empat segmen aktif Palukoro. Posisinya tak jauh dari Desa Omu, Gumbasa, Sigi.

Parit uji itu memuat enam bekas gempa bumi tua. Jejak paling anyar adalah peristiwa 1909 yang dicatat Abendanon.

Ketika Sulteng terguncang gempa pada 2012 (berpusat di sekitar Danau Lindu, Sigi), Mudrik berkesimpulan peristiwa itu identik dengan kejadian pada 1907.

Peristiwa 1907 memang tak parah amat, tapi dua tahun kemudian (1909) gempa jauh lebih besar terjadi. Mudrik lantas memprediksi gempa 2012 bisa diikuti lindu lebih dahsyat.

Kekhawatiran Mudrik terbukti pada 28 September 2018. Gempa identik dengan 1909 datang. Pergeseran terjadi di tempat yang sama: Ulang tahun gempa.

“Paritan saya di Saluki bergeser 320 sentimeter,” kata Mudrik ihwal hasil pengamatan lapangan terkini.

Adapun Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Sukmandaru Prihatmoko, menyebut Palukoro sebagai “sesar aktif dengan ancaman tidak main-main”. Alasan itulah yang membuatnya ikut merintis Ekspedisi Palukoro.

“Seperti kematian, gempa pasti terjadi. Bila menghadapi kematian kita harus beramal. Kalau menghadapi gempa, kita harus membekali diri dengan kesadaran mitigasi.”

Sumber : Bertigar.id